iNNews, Bandung – Ketua Bapemperda (Badan Pembentukan Peraturan Daerah) DPRD Kabupaten Bandung Ir. Aep Dedi menyebutkan pihaknya telah menyelesaikan salah satu tupoksi Bapemperda tahun 2026.

Menurut Aep Dedi, Bapemperda salah satu alat kelengkapan DPRD yang bertugas menyusun program pembentukan peraturan daerah, mengoordinasikan penyusunan rancangan perda, dan melakukan kajian terhadap perda, menerima banyak ajuan Rancangan Peratutan Daerah (Raperda).

” Dari eksekutif ada 5 ajuan Raperda untuk tahun 2026, kemudian dari anggota DPRD, atau Perda Inisiatif ada 10 ajuan. Sebetulnya dari fraksi ada sekitar 25 ajuan, tapi setelah melakukan rapat dengan teman-teman Bapemperda, juga bagian hukum tersaring menjadi 10 yang akan dicoba nanti harminisasi mengenai judul, dan nanti kita akan bahas di tahun 2026,” kata Aep Dedi seuasai mengikuti Rapat Paripurna Penandatanganan Nota Kesepakatan KUA PPAS Tahun 2026 dan PropemperdanTahun 2026 di Gedung Paripurna DPRD Kabupaten Bandung di Soreang, Senin (11/8/2025).

Menurut anggota DPRD dari Fraksi Gerindra ini, ajuan Perda Inisiatif dari tiap fraksi luar biasa banyak, dan juga dari pemerintah ada yang bersifat mandatori.

Dari banyak Raperda itu di antaranya mengenai keolahragaan, kemiskinan. Sedangkan dari di antaranya tentang kesehatan, dan lain-lain.

“Yang menjadi sorotan di antaranya mengenai pendidikan dan guru, ada juga mengenai percepatan penanggulangan kemiskinan,” pungkas Aep Dedi.*** d/y