infonusantaranews.com- Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajari) Jawa Barat, Dr. Sutikno, S.H., M.H. mendampingi Jaksa Agung Muda Intelijen (Jamintel ), Prof. Dr. Reda Manthovani dalam kegiatan Kuliah Umum di Gedung Balairung Rudini, IPDN Kampus Jatinangor, Kamis 25 Juni 2026.
Kuliah yang bertema "Sinergitas Kepemimpinan Daerah dan Aparat Penegak Hukum dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Adaptif, Stabil, dan Berintegritas menuju Indonesia Emas 2045” ini dihadiri Gubernur Jawa Barat, Direktur II pada Jamintel beserta jajaran, Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, Kepala Pusat Pembiayaan dan Asesmen Pendidikan Tinggi Kemdiktisaintek RI, Kepala Kejaksaan Negeri Sumedang, unsur Forkopimda, Praja IPDN, serta tamu undangan lainnya.
Kuliah umum ini dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pengetahuan Praja dan Sivitas Akademika Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) mengenai Dinamika Penyelengaraan Pemerintahan dan Penguatan Kapasitas Kepemimpinan generasi calon aparatur pemerintahan agar mampu menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara profesional, adaptif di tengah berbagai tantangan global, nasional, maupun daerah serta berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas.
Dalam pemaparannya, Jamintel menekankan pentingnya sinergi dan kolaborasi antara pemerintah daerah dengan aparat penegak hukum sebagai fondasi utama dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), menjaga stabilitas pembangunan, serta memperkuat integritas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sinergitas tersebut diharapkan mampu mendorong terciptanya kebijakan yang tepat sasaran, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara, serta mendukung percepatan pembangunan nasional menuju terwujudnya Visi Indonesia Emas 2045.
Melalui kegiatan ini, diharapkan para Praja IPDN memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai pentingnya kepemimpinan yang berintegritas, responsif terhadap perkembangan zaman, serta mampu membangun koordinasi yang efektif dengan seluruh pemangku kepentingan guna mewujudkan pemerintahan yang adaptif, stabil, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.***
