iNNews, Bandung – Ketua DPRD Kabupaten Bandung, Hj.Renie Rahayu Fauzi,S.H menyebut banjir yang kerap terjadi di Kabupaten Bandung menjadi menjadi tantangan terberat yang dihadapi 55 wakil rakyat Kabupaten Bandung periode 2024 -2029.
Selain banjir, menurut Renie tantangan anggota DPRD Kabupaten Bandung ialah tekanan anggaran dampak dari kebijakan pemerintah pusat yang mengurangi dana tranfer ke daerah (TKD) sekitar Rp 1 triliun. Hal ini berdampak pada semua sektor, termasuk dalam penanggunalan bencana banjir.
“Penanganan banjir itu menjadi tantangan terberat bagi kami, apalagi menjelang akhir tahun 2025 bencana itu terus berulang dan tidak hanya banjir tetapi juga longsor yang sampai menelan korban jiwa,” jelas Politisi PKB ini dengan nada haru, Rabu (31/12/2025).
Bupati Bandung Dorong Inovasi Pendapatan Daerah dan Pengelolaan Sampah Berbasis Wilayah
Karenanya, kata Renie, pihaknya mendesak Bupati Bandung agar mengevaluasi Perangkat Daerah (PD) yang terkait.
Selain itu, DPRD juga mengawal sekaligus mengawasi kegiatan normalisasi drainase, reboisasi lahan-lahan kritis dan mengawasi penggunaan anggaran belanja tidak terduga (BTT) 2025 yang digunakan untuk penanganan tanggap darurat bencana di wilayah Kabupaten Bandung.
“Berkurangnya TKD memaksa kita harus melakukan efisiensi super ketat. Namun, DPRD fokus pada program prioritas yang pro rakyat serta beberapa urusan wajib agar roda pembangunan di Kabupaten Bandung tetap berjalan,” katanya.
Ketua Perempuan Bangsa Kabupaten Bandung ini, secara umum isu yang menjadi perhatian DPRD sepanjang tahun 2025, diantaranya pengelolaan Anggara Pendapatan Belanja Daerah (APBD), pelaksanaan proyek infrastruktur dan penanganan isu lingkungan, khususnya banjir, sampah serta pelayanan publik lainnya, seperti Pendidikan, Kesehatan, tramfortasi serta parkir.
Kinerja DPRD terasa langsung oleh masyarakat
Meski banyak tantangan yang dihadapi, tetapi kinerja dari para wakil selama kurun waktu 2025 bisa dirasakan langsung oleh masyarakat, seperti dukungannya terhadap program-program sosial, Pembangunan infrastruktur yang disusul dengan elektronik pokok-pokok pikiran (e-pokir) DPRD Kabupaten Bandung.
