iNNews, Bandung- Legislator Fraksi PKB DPRD Kabupaten Bandung Krisna Alamsyah mengakhir Reses Masa Sidang I Tahun 2025 DPRD Kabupaten Bandung, mewadahi aspirasi warga konstituennya dari Kecamatan Margaasih, yang diundang di GOR Desa Mekarrahayu, Sabtu (8/11/2025).
Dalam kesempatan itu, Krisna menyampaikan tentang tupoksin Komisi D, dimana ia dipercaya partainya di komisi yang membidangi Kesejahteraan Rakyat, yang meliputi urusan ketenagakerjaan, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan, sosial dan keagamaan, serta pemuda dan olahraga.
Beberapa aspirasi yang disampaikan secara lisan oleh masyarakat langsung ditanggapi Krisna. Di antaranya ada aspirasi dari Aam, sebagai operator Puskesos Desa Mekarrahayu. Ia Menyampaikan aspirasi mewakili Puskesos tentang bantuan sosial yang tidak tepat sasaran karena data.
Bupati Bandung Dorong Inovasi Pendapatan Daerah dan Pengelolaan Sampah Berbasis Wilayah
Kata Aam, banyak warga Desa Mekarrahayu yang berhak menerima bantuan sosial, tetapi mereka masuk Desil 6-10. Padahal banyak warg yang seharusnya masuk Desil 1-2.
Terhadap aspirasi tersebut Krisna menyebutkan bahwa di titik reses sebelumnya, pertanyaan seputar hal tersebut muncul. Karenanya, Krisna sependapat kalau bansos saat ini banyak yang tidak tepat sasaran. Untuk itu, dirinya mengusulkan kepada Dinsos untuk membuat stiker bertuliskan “Rumah Keluarga Miskin” atau “Rumah Penerima Bansos”. Jika stiker tersebut dicopot maka pemberian bansos itu dicoret dari data.
Hal tersebut, kata Krisna sebagai pembelajaran karena saat ini banyak pemberian bansos yang justru tidak layak menerima. “Padahal yang salah itu datanya. Tapi ujung-ujungnya RT dan RW yang disalahkan,” katanya.
Aam juga menitip pesan kepada Krisna sebagai anggota DPRD yang sering bertemu dengan Kepala Dinas mitra kerjanya atau yang berwenang dengan urusan pembuat program.
Bansos Tidak Tepat Sasaran
“Tolong sampaikan karena Dewan sering ketemu dengan Kadis dan yang lainnya. Titip pesan, setiap membuat program itu dimatangkan dulu. Contoh bantuan Kesra yang waktu hanya 5 hari, kasian RT dan RW harus bekerja mendata ribuan warga dalam waktu yang sebentar, jadi tidak efektif. Minimal ada bintek terlebih dahulu,” kata Aam.
