iNNews, Bandung — Aksi unjuk rasa dari Aliansi Masyarakat Kabupaten Bandung (AMKB) yang digelar di depan gerbang Komplek Pemda Kabupaten Bandung, Jalan Al-Fathu Soreang, Kamis (9/10/2025) suasananya sempat menegang, karena terik matahari dan pekikan orasi.
Namun ketegangan itu berubah menjadi kesejukan ketika Ketua DPRD Kabupaten Bandung, Hj. Renie Rahayu Fauzi, keluar dari gedung dewan dan turun langsung menemui massa aksi AMKB.
Renie menyapa massa yang memenuhi halaman depan sekretariat dengan penuh kelembutan.
“Kami pimpinan DPRD menyampaikan selamat datang kepada Aliansi Masyarakat Kabupaten Bandung dan menyampaikan apresiasi kepada semua yang hadir di sini. Tapi alangkah baiknya kalau kita berbicara di dalam,” ujarnya, mengundang massa untuk berdialog di ruang rapat paripurna DPRD.
Bupati Bandung Dorong Inovasi Pendapatan Daerah dan Pengelolaan Sampah Berbasis Wilayah
Ajakan itu disambut tepuk tangan dan sorak gembira dari peserta aksi. Dalam hitungan menit, situasi yang semula tegang berubah cair. Tak ada pagar pembatas, tak ada barikade aparat yang menahan jarak hanya dialog terbuka antara rakyat dan wakilnya.
“Gedung DPRD ini rumah rakyat, rumah mereka untuk menyampaikan aspirasinya,” ucap Renie saat ditanya awak media soal keputusannya membuka pintu dewan bagi seluruh pendemo.
Langkah Renie bukan sekadar simbolik. Ia menunjukkan kepemimpinan yang turun tangan, bukan tunjuk tangan. Saat sebagian pejabat memilih berlindung di balik meja rapat, Renie justru menembus kerumunan untuk mendengar langsung suara masyarakat.
Didampingi para wakil ketua DPRD H. Firman B. Sumantri, H. Thony Fathony Muhammad, dan Dr. M. Akhiri Hailuki ia mempersilakan perwakilan AMKB masuk ke dalam Gedung DPRD Kabupaten Bandung. Seluruh peserta diperlakukan dengan hormat dan diberi ruang bicara yang sama.
“Kami tidak pernah menutup pintu bagi siapa pun. Kami terbuka untuk berdialog, baik lewat surat resmi maupun komunikasi langsung. Karena itu, ketika mereka datang ke sini, sudah sepatutnya kami turun ke bawah menyambut,” tutur Renie.
Aksi damai AMKB kali ini menyoroti berbagai isu penting: dugaan monopoli proyek pengadaan barang dan jasa, kejanggalan pendirian PT Bandung Daya Sejahtera (BDS), konflik air bersih di Kecamatan Pacet, hingga polemik revitalisasi Pasar Banjaran.
