iNNews | BANDUNG – Puluhan guru honorer yang tergabung dalam Forum Guru Honorer Negeri (FGHN) 10 plus Kabupaten Bandung beraudensi dengan Komisi D DPRD Kabupaten Bandung, Kamis (5/6/2025).
Puluhan guru honorer ini diterima langsung Ketua Komisi D H Cecep Suhendar dan Sekretaris Dudi. Hadir dalam audiensi itu Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung, H Enjang Wahyudin serta dari pihak BKPSDM Kabupaten Bandung.
Ketua Forum Guru Honorer Nasional (FGHN) 10 Plus, Dadan menyampaikan sejumlah keluhan dan tuntutan. Salah satunya mengenai rekrutmen para guru honor paruh waktu yang sudah mengabdi lebih dari sepuluh tahun itu untuk diangkat sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) atau Aparatur Sipil Negara (ASN).
Bupati Bandung Dorong Inovasi Pendapatan Daerah dan Pengelolaan Sampah Berbasis Wilayah
Dadan minta kejelasan mengenai tenaga honorer paruh waktu yang telah dibahas saat audiensi beberapa bulan lalu. Karena hal ini dinilainya akan menjadi bumerang juga bagi para guru honorer.
“Kami menunggu kepastian karena di media sosial itu nampak manis, bla…bla.., tapi hasilnya sampai saat ini tidak jelas,” katanya.
Kemudian, ada gejolak lagi mengenai adanya bocoran soal BOSP (Biaya Operasional Satuan Pendidikan) yang akan dikurangi 20 persen.
“Masalah paruh waktu belum jelas ditambah lagi ada bocoran BOSP. Kalau jadi dikurangi 20 persen kemungkinan honor bisa dibawah Rp 500 ribu,” ujar Dadan.
Menurut Dadan, kondisi ini jadi bumerang bagi rekan-rekan di bawah, bahkan ada guru yang mau berhenti, namun melihat semangat murid-murid untuk belajar dan siapa yang akan menggantikan mengajar. Sebab itu, kata Dadan pihaknya minta solusinya dari dewan atau pihak dinas terkait.
Selain itu mereka juga mempertanyakan kejelasan besaran honor di tiap kecamatan yang tidak sama.
