iNNews, Bandung – DPRD Kabupaten Bandung menggelar rapat paripurna tentang penyampaian nota pengantar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Bandung tahun 2025 di Soreang, Selasa 30 Maret 2026.
Selain itu, dalam rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD, Renie Rahayu Fauzi juga disampaikan rancangan peraturan daerah (Raperda) pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) serta raperda prakarsa (inisiatif) DPRD.
“Dengan adanya raperda BMD kami pastikan pengelolaan aset daerah dilakukan secara tertib, akuntabel, efektif dan efisien. Semua itu kami lakukan demi optimalisasi aset,” tandas Renie.
Bupati Bandung Dorong Inovasi Pendapatan Daerah dan Pengelolaan Sampah Berbasis Wilayah
Menurutnya, pembahasan raperda BMD dan LKPJ Bupati Bandung merupakan bagian penting dari fungsi pengawasan dan pembentukan Perda.
Untuk itu, jelasnya, DPRD akan segera membahas raperda BMD dan LKPJ Bupati Bandung tahun 2025 bersama panitia khusu (pansus).
Renie berharap pembahasan itu akan menghasilkan rekomendasi yang konstruktif bagi perbaikan tata kelola pemerintahan Kabupaten Bandung.
Sedangkan untuk raperda BMD, dia berharap kehadirnnya itu harus mampu mengoptimalisasi aset daerah yang muaranya pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Untuk itu, tegasnya, BMD harus membangun sistem pengelolaan barang milik daerah yang komprehensif mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemeliharaan hingga penghapusan aset.
Kemudian, jaminan tidak adanya penyalahgunaan aset, sehingga pengelolaannya harus dilakukan secara tranfaran dan akuntabel.
