iNMews, Bandung – Dipangkasnya transfer ke daerah (TKD) dari pusat, termasuk ke Kabupaten Bandung berimbas kepada pagu indikatif Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) untuk Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) tahun 2027.
Seperti halnya, ajuan masyarakat untuk pembangunan di Kecamatan Dayeuhkolot 300 lebih dengan pagu anggaran Rp 15 miliar. Menuru legislator Fraksi PAN DPRD Kabupaten Bandung,
H. Tedi Supriadi, S.Pd.I ada kejomplangan dengan pagu indikatif kabupaten Rp2,8 miliar, sekitar Rp12, miliar lebih kalau mengacu usulan yang masuk ke tim Musrenbang Kecamatan Dayeuhkolot.
Menyikapi hal tersebut, sebagai anggota DPRD, kata Tedi, yang pertama menjelaskan bahwasanya Kabupaten Bandung itu mendapat pengurangan TKD dari pusat sekitar kurang lebih Rp1 triliun, sehingga berimbah kepada pagu anggaran indikatif di setiap kecamatan.
Bupati Bandung Dorong Inovasi Pendapatan Daerah dan Pengelolaan Sampah Berbasis Wilayah
“Kedua, sesuai dengan Pelpres Nomor 1 kaitan dengan efisiensi anggaran langkah sebagai dewan mendorong upaya menutupi kejomplangan itu dengan antara lain mencoba mengintervensi walaupun dari sisi anggaran terbatas, tapi seluruh anggota dewan di Dapil 2 siap membantu tiap-tiap kecamatan dan desa mengurangi kejomplangan itu,” kata Tedi Supriadi, Kamis 12 Februari 2026.
Anggota dewan juga menghimbau tiap kecamatan dan desa jangan terpaku terhadap pagu anggaran indikatif itu, karena pada dasarnya anggaran itu bisa datang dari provinsi maupun pusat.
” Apalagi khusus Kecamatan Dayeuhkolot sekiranya program-program skala besar itu langsung bersentuhan dengan pusat,
contoh penanaganan banjir, jalan infeksi dan lain sebagainya bersentihan langsung dengan pusat.
Tentu DPRD Kabupaten Bandung menginginkan peranan yang lebih maksimal dari pusat,” katanya.
Mantan Kepala Desa Cangkuang Wetan, Kecamatan Dayeuhkolot ini menyebut Dewan pun mendorong ada penggalangan dana-dana Corporate Social Responsibility (CSR) dari perusahaan mengingat Dayeuhkolot itu kecamatan pusat titik banjir di Kabupaten Bandung.
CSR itu bisa diserap kecamatan, desa untuk kemudian disalurkan ke masyarakat. “Contoh bagaimana pemananganan yang sedang merebak pengurangan BPJS yang berbasis Penerima Bantuan Iuran (PBI), minimal bisa dicover dari dana CSR,” kata mantan Kepala Desa Cangkuang Wetan Kecamatan Dayeuhkolot ini.
Ada 4 skala prioritas yang diajukan dalam Musrenbang Kecamatan Dayeuhkolot yang digelar pada tanggal 10 Februari lalu. Ke 4 skal prioritas tersebut yakni penanganan banijr, lingkungan, sampah, dan pemberdayaan masyarakat.
