iNNews, Bandung – Bupati Bandung Dadang Supriatna menyampaikan bahwa honor untuk guru dan tenaga kependidikan Non ASN dapat dibiayai dari sumber Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) tahun 2026.
Hal ini berdasarkan Surat Edaran (SE)
Mendagri Nomor 6 tahun 2026 tentang Pelaksanaan Relaksasi Pembiayaan Komponen Honor Guru dan Tenaga Kependidikan Non ASN pada BOSP tahun 2026.
“Alhamdulillah, perjuangan meraih hasil. Turunnya SE Mendagri ini menjadi berkah buat seluruh kepala daerah se-Indonesia,” kata Bupati Dadang Supriatna yang juga menjabat Ketua Harian Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI), Kamis 12 Maret 2026.
Bupati Bandung Dorong Inovasi Pendapatan Daerah dan Pengelolaan Sampah Berbasis Wilayah
Bupati menambahkan, dengan SE Mendagri itu pula dan BOSP bisa digunakan untuk menghonor guru P3K PW, sehingga menjadi solusi yang pihaknya yang diperjuangkan sejak awal demi peningkatan kesejahteraan guru di Kabupaten Bandung.
“Dengan dapat dibiayai dari BOSP, maka honorarium untuk guru tenaga P3K PW dan tenaga kependidikan tidak akan terlalu membebani APBD lagi. Bahkan dapat memungkinkan honor untuk guru P3K PW akan mengalami kenaikan dari yang saat ini sebesar Rp500 ribu,” terangnya.
Setelah terbitnya SE Mendagri ini, kata Bupati Dadang pihaknya akan segera mengajukan usulan relaksasi honor dengan penggunaan Dana BOSP untuk honor guru dan tenaga kependidikan P3KPW ke Kemendikdasmen.
Dalam SE Mendagri tersebut dinyatakan,
berlakunya honor guru dan tenaga kependidikan ASN yang diangkat berdasarkan Keputusan Menpan RB Nomor 16 Tahun 2025 tentang PPPK PW hanya berlaku terbatas untuk tahun anggaran 2026, artinya tidak permanen.
Kebijakan ini diberikan kepada Pemerintah Daerah yang menyampaikan pernyataan kondisi fiskal dan rencana penguatan penganggaran melalui APBD.
Pemerintah Daerah tetap berkewajiban mengalokasikan anggaran pendidik dan tenaga kependidikan melalui APBD sesuai kewenangannya.
