infonusantaramews.com- Penyaluran bantuan beras Badan Urusan Logistik (Bulog) oleh petugas Sensus Ekonomi (SE) 2026 kepada warga RW 17, di Desa Margamukti, Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung, Jumaat 2 Juli 2026 menuai kritik dari masyarakat.
Pasalnya, berdasarkan fakta di lapangan banyak warga yang kurang mampu dan layak mendapatkan bantuan, namun tercatat dalam keretial desil 6 sebagai warga sejahtera. Sehingga menimbulkan pertanyaan besar warga. Apakah sensus hanya seremonial semata? Sejauh mana tugas fungsi Pusat Pelayanan Sosial (PUSESOS) desa dalam memastikan akurasi data?
Ribuan karung beras disalurkan sesuai daftar yang telah ditetapkan. Meskipun proses administrasi berjalan lancar, banyak ditemukan ketidaksesuaian, warga yang seharusnya mendapatkan bantuan tidak terdaftar, sementara sebagian penerima sudah tidak memenuhi kriteria.
Hal itu disampaikan oleh salah satu warga setempat, mewakili beberapa warga lainnya.
"Kita sering melihat pendataan seperti ini, tapi tidak ada perubahan. Bantuan tetap tidak tepat sasaran. Apakah ini hanya untuk memenuhi target dari atas?" kata warga tersebut.
Warga tersebut menambahkan, bahwa SE 2026 dirancang untuk memperbarui gambaran kondisi ekonomi masyarakat mulai dari pelaku UMKM hingga buruh harian. Namun hasilnya seolah hanya menjadi dokumen belaka, bukan dasar kebijakan yang berpihak pada rakyat.
Menurut petugas pendataan, kesenjangan data dan realitas terjadi karena verifikasi lapangan yang belum maksimal. "PUSESOS desa seharusnya menjadi garda terdepan dalam memastikan data sesuai dengan kondisi riil," ucapnya.
Dari obrolan di sela-sela pembagian bantuan tersebut, intinya masyarakat menginginkan perubahan nyata, bukan hanya angka di kertas. Mereka menuntut agar PUSESOS desa bekerja lebih maksimal, melakukan pendataan berkelanjutan, dan membuka mekanisme pengaduan yang transparan.
Kritik konstruktif muncul, bahwa leberhasilan sensus tidak diukur dari formulir yang terisi, melainkan dampak nyatanya. Pemerintah harus mengoptimalkan peran PUSESOS desa dan memastikan hasil sensus benar-benar dijadikan dasar kebijakan , bukan sekedar kegiatan seremonial semata.***
