iNNews, Bandung – Ratusan pengasuh pesantren dari berbagai daerah di Jawa Barat menyampaikan sikap kritis terhadap kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang dinilai tidak berpihak pada pondok pesantren.

Dalam Musyawarah Besar Pondok Pesantren Se-Jawa Barat yang diinisiasi oleh Jaringan Kyai Santri Nasional (JKSN) Jawa Barat di Pondok Pesantren Sirnamiskin, Sabtu (14/6/2025), mereka menuntut keadilan, pengakuan, dan perhatian yang setara dari pemerintah.

Pimpinan Ponpes Sirnamiskin, Dr. KH Ahmad Syamsurijal, dalam sambutannya menegaskan bahwa pesantren memiliki peran strategis dalam membentuk karakter bangsa dan telah terbukti menjadi bagian penting dari perjuangan kemerdekaan Indonesia. “Pesantren bukan hanya lembaga pendidikan, melainkan benteng moral dan sejarah perjuangan bangsa. Sudah saatnya pesantren memperoleh hak yang menjadi kewajiban negara,” ujarnya.

Kekecewaan besar mengemuka dalam forum tersebut. Para peserta menyoroti penghapusan dana hibah untuk pesantren dan pernyataan-pernyataan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang dinilai mendiskreditkan lembaga pendidikan keagamaan tersebut. “Jika pesantren dan sekolah swasta disingkirkan, apakah sekolah negeri mampu menampung seluruh anak-anak Jawa Barat?” ujar seorang pengasuh pesantren.

Suasana forum menjadi emosional ketika para kiai menyampaikan perumpamaan perjuangan mereka sebagai “karang kecil yang menghadang ombak besar”. Meski tak punya kekuatan politik besar, mereka bertekad terus menyuarakan kebenaran demi menjaga keberlangsungan pesantren sebagai pilar pendidikan dan kebudayaan.

Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, Ono Surono, dalam sambutannya juga menyampaikan kritik terbuka terhadap gaya kepemimpinan Gubernur Dedi Mulyadi. Ia menilai narasi yang dibangun selama ini seolah-olah menghapus kontribusi kepala daerah dan DPRD periode sebelumnya. “Gubernur sekarang ini bagian dari sejarah Jawa Barat. Dua periode menjadi Bupati Purwakarta. Maka ia juga harus bertanggung jawab atas kondisi saat ini, bukan hanya membuat tontonan yang viral,” katanya.

Ono juga mengungkapkan bahwa penghapusan dana hibah pesantren dilakukan tanpa transparansi. “Saya sudah memanggil Kepala Bappeda. Jawabannya, dana hibah itu disimpan di kode rekening dana tidak terduga. Namun hingga kini belum ada kejelasan lebih lanjut,” ujarnya.

Turut hadir dalam Mubes ini sejumlah tokoh, antara lain Wakil Ketua DPP PPP Komarudin Taher, Anggota Komisi I DPRD Jawa Barat dari Fraksi PKB Sidqon Djampi, dan Anggota Komisi V DPRD Jabar Fraksi PDI Perjuangan Zaenuddin, yang menyatakan dukungan terhadap perjuangan pesantren dalam mendapatkan hak-haknya secara adil.

Forum ini menyepakati penyusunan Rencana Tindak Lanjut dan Rekomendasi yang akan disampaikan kepada pemerintah pusat dan daerah. Suara-suara dari pesantren yang selama ini tenang, kini mulai membentuk arus kesadaran baru: bahwa mereka bukan hanya penonton dalam panggung pembangunan, tapi aktor penting yang tidak boleh dipinggirkan.*** di