Sabtu, 15 Juni 2024

Langkah Persiapan Disdik Jabar Aturan PPDB Baru Tahun 2024 Libatkan Semua Elemen Masyarakat

4 April 2024 11:45

KOTA BANDUNG Ι Infonusantaranews– Pemerintah Provinsi Jawa Barat bersiap menggelar Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun 2024 dengan menerapkan aturan baru. Rapat koordinasi yang melibatkan Pemprov Jabar dan Kementerian Pendidikan, serta Kebudayaan Riset dan Teknologi telah dilakukan di Gedung Sate, Kota Bandung pada Kamis, 4 April 2024.

Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat Wahyu Mijaya, menjelaskan bahwa untuk persiapan PPDB 2024, dilakukan beberapa langkah. Pertama, pembentukan kelembagaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan

Kedua, pengembangan sistem aplikasi PPDB sedang dilakukan dengan meninjau kembali pengalaman dan pembelajaran dari tahun sebelumnya untuk meningkatkan kualitas dan kemudahan proses.

Wahyu juga menyebutkan tentang pembangunan sekolah baru. Dari data, terdapat 128 kecamatan di Jawa Barat yang tidak memiliki sekolah negeri,”terangnya.

Untuk mengatasi ini, pemerintah memastikan kebijakan PPDB tahun ini mencakup kuota khusus untuk kecamatan-kecamatan tersebut, sehingga walaupun sekolah belum ada, kebijakan untuk melanjutkan ke sekolah negeri sudah tersedia.

Dengan langkah-langkah tersebut, Pemprov Jabar berharap PPDB 2024 dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat yang maksimal bagi semua pihak terkait, “ungkapnya.

Dalam kesempatanya Sekretaris Daerah Jabar, Herman Suryatman, menyampaikan bahwa dalam rapat koordinasi tersebut, pihaknya menegaskan tiga prinsip utama pelaksanaan PPDB Jabar 2024. Pertama, menjaga keadilan dan transparansi bagi semua peserta didik dengan memberikan kesempatan yang sama tanpa diskriminasi.

“PPDB tahun 2024 harus menjaga keadilan dan transparansi memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada semua peserta didik dengan hak yang sama, tidak ada diskriminatif,” ujarnya.

Kedua, Herman menekankan pentingnya kebersihan dan kebebasan dari praktik KKN serta tanpa adanya titipan dari pihak manapun.

PPDB harus bersih, bebas dari KKN, tidak ada intervensi dari setiap pihak, harus objektif. Good governance clean governance karena ini adalah proses pendidikan,” tegasnya.

Prinsip ketiga adalah kolaborasi antara semua pihak terkait, baik di tingkat provinsi, kabupaten, kota, hingga kecamatan dan desa. Hal ini untuk memastikan bahwa PPDB dapat menjadi hajat hidup orang banyak yang melibatkan semua elemen masyarakat.

Dalam rapat koordinasi tersebut, juga dibahas perlunya proses PPDB yang sederhana agar tidak membingungkan atau mengganggu masyarakat. “PPDB harus simpel, sistemnya baik, cepat, murah, dan mudah. Jangan membuat masyarakat jengah. PPDB harus simpel tapi tetap akuntabel,”pungkasnya.

(arm)*

TAGS:

Berita Terkait

Komentar

344d920b-801a-4dad-97e7-00209261eaf6
banner-iklan

Terpopuler

SANA SOPIANA
BANNER-2

Berita Terbaru