Minggu, 23 Juni 2024

Program Prioritas Bupati Bandung yang Dirasakan Langsung Masyarakat

7 Maret 2024 12:38

Infonusantaranews.com, Kab. Bandung – 13 program prioritas yang digulirkannya di Kabupaten Bandung, tak seremonial belaka, tetapi titik fokusnya sangat jelas dan dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat.

Hal ini disampaikan Buoati Bandung, Dadang Supriatna, dalam keterangannya, Rabu (6/3/2024).

“13 program prioritas itu, semuanya berpihak kepada masyarakat dan itu sesuai dengan harapan masyarakat berdasarkan hasil survei di lapangan saat Pilkada Kabupaten Bandung 2020 silam,” kata Dadang Supriatna.

Contoh dari 13 program prioritas yang sudah dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat luas, kata Dadang Supriatna, di antaranya penanganan rumah tidak layak huni (rutilahu) dengan tatget 7.000 rutilahu per tahun.

“Ternyata dalam pelaksanaan dan realisasinya, pada tahun 2021 sejumlah 7.370, tahun 2022 sejumlah 7.300 dan tahun 2023 mencapai 7.400 rutilahu dari rencana 7.000 rutilahu per tahunnya.Artinya melebihi target setiap tahunnya, ” ujar bupati.

Kemudian, lanjut Dadang Supriatna program Besti (Beasiswa Ti Bupati) Pada tahun 2022, sebanyak 80 orang, tahun 2023 sebanyak 125 orang dan tahun 2024 ini sebanyak 250 orang.

Program BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan bagi sejumlah unsur di kalangan masyarakat, aku Dadang Supriatna, mulai dari unsur pemerintahan desa, RW, RT, Linmas, PKK, para petani, dan unsur lainnya yang mendapatkan layanan BPJS itu melalui kebijakan orang nomor satu di Kabupaten Bandung tersebut.

Kemudian BPJS Ketemagakerjaan untuk penyeleanggara Pemilu 2024.

“Pada Pemilu 14 Februari 2024 ini, sebelum dan setelah hari H, 20 orang pemyelenggara pemilu meninggal, dan ahli warisnya mendapatkan santunan jaminan kematian sebesar Rp 42.000.000,- setiap orangnya, ” terang Dadang.

BPJS Ketenagakerjaan pun diberikan untuk 87.781 petani di Kabupaten Bandung dan Menggulirkan Rp 25 miliar untuk program kartu tani SIBEDAS dengan sasaran 50.000 petani. Masing-masing petani menerima bantuan Rp 500.000, dalam bentuk subsidi pupuk atau prasarana sarana pertanian dalam upaya meningkatkan produksi pertanian.

Tak hanya itu, Kang DS fokus pada program PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat) dan memfasilitasi 50.000 warga Kabupaten Bandung yang belum tamat SD, SMP dan SMP.

Selain itu menggulirkan program pembangunan 28 SMP baru, dan saat ini sudah terealisasi 19 SMP dan tahun ini akan dibangun 2 SMA baru, setelah Pemkab Bandung menyiapkan lahannya. Kewenangan mendirikan SMA adalah Provinsi Jabar.

Pemkab Bandung sudah menyelesaikan pembangunan 4 RSUD Bedas di Kabupaten Bandung, yaitu RSUD Bedas Cimaung, Kertasari, Bojongsoang dan Arjasari.
“Insya Allah, bulan ini akan launching peletakan batu pertama pembangunan RSUD Bedas Pacira,” katanya.

Kang DS memiliki cita-cita kedepannya untuk menambah 62 puskesmas, setelah 62 puskesmas yang saat ini beroperasional. Selain mendirikan 5 RSUD Bedas yang menjadi program prioritas Kang DS.

“Idealnya, kita harus memiliki 124 puskesmas. Itu berdasarkan analisis,” katanya.

Selain pendidikan dan kesehatan, kata dia, daya beli masyarakat juga harus ideal. Untuk itu, ia mentargetkan PAD (Pendapatan Asli Daerah) sebesar Rp 1,4 triliun pada tahun 2024 ini.

“Saya optimis PAD meningkat Rp 1,5 triliun, yang didukung dengan 2.000 titik potensi wisata,” katanya.

Untuk mendukung peningkatan PAD, katanya, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung sudah selesai dibahas, untuk memberikan kepastian hukum kepada para investor untuk mendapatkan jaminan perlindungan.

Kang DS pun meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, khususnya di kawasan perumahan dalam proses serah terima prasarana sarana utilitas (PSU) atau fasos/fasum di Kabupaten Bandung.

Sampai dengan tahun 2024 ini, ia mentargetkan 100 perumahan yang menyerahkan fasos dan fasum ke Pemkab Bandung. Sampai saat ini sudah lebih dari 50 PSU perumahan yang diserahkan ke Pemkab Bandung, sehingga peningkatan pembangunan tanggung jawab pemerintah.

“Ada dampak serah terima fasos dan fasum itu, di antaranya ada biaya pemeliharaan infrastruktur,” tuturnya.

Ia juga menjelaskan bahwa IPM (Indeks Pembangunan Manusia) di Kabupaten Bandung mengalami peningkatan, selama kepemimpinannya.

“IPM kita naik 74,19 poin. Ada kenaikan 2,10 poin dari sebelumnya. Naik 2 poin itu tak mudah,” katanya.

Kang DS pun menggenjot peningkatan infrastruktur jalan di Kabupaten Bandung, membutuhkan anggaran Rp 1,8 triliun sehingga 5 tahun kedepan setiap tahunnya harus mempersiapkan anggaran 400-500 miliar per tahun, khususnya di wilayah perbatasan maupun di pinggiran dan akses menuju wisata dan perbaikan juga pemeliharaan infrastruktur jalan.**di

Berita Terkait

Komentar

344d920b-801a-4dad-97e7-00209261eaf6
banner-iklan

Terpopuler

SANA SOPIANA
BANNER-2

Berita Terbaru