Rabu, 12 Juni 2024

Hadiri Pengukuhan Pengurus DPP Apdesi Periode 2024-2029 Dedi Mulyadi : Apdesi Tak Boleh Deklarasikan Dukungan Terhadap Kepala Daerah

22 Mei 2024 07:01

INNews.com, Bandung – Penasehat Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi), Dedi Mulyadi mengatakan, Apdesi tidak boleh mendeklarasikan dukungan terhadap kepala daerah.

“Waktu di Garut saya keberatan, ternyata di tempat itu dijadikan tempat untuk deklarasi mendukung saya secara organisasi. Saya tidak setuju karena Apdesi organisasi pemerintahan,” kata Dedi Mulyadi seusai menghadiri Pelantikan dan Pengukuhan pengurus DPP Apdesi periode 2024-2029 di Hotel Sutan Raja Soreang, Rabu, 22 Mei 2024.

Menurut Dedi Mukyadi, hak orang untuk memberi dukungan itu menjadi hak pribadi, tidak boleh dibawa dalam keinstitusian organisasi.

Kemudian Dedi berharap kepada Apdesi agar mendorong, desa harus segera membuat robed pembangunan yang memadai. Selama ini, menurut Dedi desa tidak punya rencana.

“Capaian kepala desa dalam waktu 7 tahun itu apa sih? Kemudian dalam waktu 25 tahun apa? 40 tahun itu apa? Sehingga uang yang mengalir ke desa baik dari kabupaten, provinsi maupun pusat itu nanti saling mengisi kekosongan dari pembangunan.
Sehingga dalam waktu 7 tahun itu harus sudah kelar,” terang Dedi Mulyadi.

Artinya, lanjut Dedi jalan sudah tidak ada yang rusak, sudah tidak ada rumah rakyat miskin lagi dan sudah ada ruang layanan di kesehatan, irigasi harus baik, tidak boleh ada desa yang MCK-nya di depan rumah.

Dedi Mulyadi juga menyoroti mengenai tidak ada tata ruang desa. “Oke lah di Kabupaten ada ruang hijau, dll. Di Desa engga, Pokoknya orang bangun aja, tidak ada ijin kepala desa. Harus ada, kalau engga desa berantakan, ” katanya.

Seluruh sistem itu, menurut Dedi yang rapi tertata hanya ada di desa kampung adat. “Itu karena ada Puun, ada kepala adatnya Seperti di Bali itu ada, di Banten, Kampung Baduy,” katanya.

Dedi juga menyoroti desa harus punya tata kelola pembangunan desa. Bentuk bangunan antara kantor pemerintah provinsi, desa atau kelurahan harus ada standar dan brandnya.

“Kantornya kaya bagaimana, rumah kaya bagaimana. Kalau sekarang modelnya aneh-aneh, ga ada standarisasinya. Istana begini, bangunan pemeritah provinsi begini, kabupaten begini desa begini itu harus ada nanti bentuk brandingnya. Sekarang ini kan di Indonesia sulit membedakan mana kota mana desa, mana kelurahan, ini akibat tidak ada brandingnya,” terangnya.

Dedi Mulyadi berharap Apdesi ke depan untuk membuat pelatihan atau mengarahkan kepala desa kepada etika kepala desa dan etika profesi. Karena menurutnya kepala desa ini pemimpin kultur, jadi tidak melalui proses. “Seringkali dia gamang apa yang harus dilakukan ketika berada di luar ruang desanya,” katanya.

Kepala desa menurut Dedi Mulyadi sangat dekat dengan masyarakat, sehingga selalu menjadi objek. “Jika bupati atau gubernur membeli mobil mewah tidak begitu jadi objek sorotan. Tapi kepala desa langsung menjadi sorotan, ” katanya. *** Sopandi

Berita Terkait

Komentar

344d920b-801a-4dad-97e7-00209261eaf6
banner-iklan

Terpopuler

SANA SOPIANA
BANNER-2

Berita Terbaru