iNNews | KAB. BANDUNG – – Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Bandung, H. Firman B. Sumantri, M.B.A menilai istilah Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menjadi Penerimaan Murid Baru (SPMB) mulai tahun ini, perubahannya tidak terlalu banyak dengan tahun sebelumnya.

Namun, menurut Firman dalam kaitan sistem zonasi yang diubah menjadi domisili diharapkan siswa yang kurang mampu dan berkebutuhan khusus bisa lebih terakomodir.

Hal tersebut dikatakan Firman seusai menghadiri menghadiri Kick Off Penerimaan Murid Baru Kabupaten Bandung Tahun Ajaran 2025-2026 di Hotel Sutan Raja Soreang, Kamis (23/5/2025).

Firman berharap penerimaan murid baru tahun ini lebih objektif dan tidak terjadi ada pungutan biaya. Diminta pendapatnya kemungkinan dengn sitem sekarang SPMB penerimaan siswa baru akan lebih baik? Firman mengatakan itu kembali pada instansi sekolah.

“Mampu tidak pihak institusi sekolah menegakkan aturan.Karena kalau tidak ditegakkan aturannya akhirnya apa yang terjadi sebelumnya akan terjadi lagi. Tapi saya yakin kalau dari institusinya itu memang menegakkan aturan saya rasa tidak ada yang berani,” katanya.

Firman mengaku, di DPRD juga banyak masyarakat yang mengusulkan anaknya diterima di sekolah negeri yang sebetulnya tidak bisa diterima karena jauh.

“Tetapi karena kami memikirkan bahwa kami ini wakil mereka ya harus memperjuangkannya.
Kalau memang ditegakkan aturannya kami pun tidak berani. Tapi kalau masih bisa, lantas ada yang mengusulkan kita pun jangan sampai kehilangan momen begitu,” kata anggota Fraksi Golkar ini.

Yang sering terjadi pelanggaran yang dilakukan sekolah itu kata Firman, memang dilema karena orientasi orang tua siswa menyekolahkan anaknya ke sekolah negeri. Firman mencontohkan, siswa dalam satu kelas itu seharusnya harusnya 36 jadi 50.

“Kalau memang ditegakkan 36 atau 34 saya rasa tidak akan begitu. Nah, ini kesempatan kepada sekolah swasta itu bisa hidup. Sekarang kan agak jomplang , ditambah lagi masyarakat orientasinya lebih ke sekolah negeri, sementara sekolah swasta di bawah. Sekolah swasta ada yang maju, tapi mahal,” pungkasnya.*** Sopandi